oleh: Aditya Rangga Yogatama, Novat Pugo Sambodo dan Wulan Wiyat Wuri
Ringkasan
Pemilu 2009 yang masuk pada pemilu di era transisi mempunyai urgensi yang krusial. Mengapa? Pertama, masih tersimpan ketidakpuasan rakyat atas ketidaksempurnaan pemerintahan yang selama ini berjalan. .Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang terbesar. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 39,30 juta jiwa, atau sekitar 17,75 % dari total penduduk Indonesia (Data Susenas 2006). jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 9,43 juta orang. Masih diperkirakan, keduanya akan meningkat dengan sangat cepat mengingat keadaan perekonomian global yang tidak menentu. Kedua, krisis ekonomi global yang diperkirakan masih akan terus berlanjut semakin menambah ketidakpastian dalam perekonomian bangsa. Ketiga, Pemilu 2009 merupakan pemilu pertama yang diadakan setelah ditetapkannya Visi Indonesia pada tahun 2030. Pemilu 2009 merupakan awal dari 5 pemilu dalam upaya mewujudkan visi antara lain Pemilu 2009, 2014, 2019, 2024 dan 2029 dengan catatan semuanya berjalan lancar dan tidak ada perubahan kepemimpinan di tengah jalan. Jadi, keseriusan pembentukan negara dengan pemilu menjadi patokan awal mewujudkan visi, karena jika terlalu banyak goncangan politik dari pemilu ke pemilu maka sulit kiranya visi yang sangat sophisticated tersebut bisa tercapai.
Paper ini menekankan pada bagaimana menjelaskan perbandingan kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dalam konteks perekonomian. Kemudian mengidentifikasi sisi mana saja yang penting untuk diperhatikan terkait pemilu 2009 yang berpengaruh pada performa perekonomian Indonesia. Lalu penjelasan bagaimana penciptaan pemilu yang efektif dan efisien melalui kerangka kelembagaan.
Ilmu ekonomi mencoba menganalisis fenomena politik kepada perekonomian. Sejarah pemikiran ekonomi mencatat bahwa performa perekonomian tidak saja ditentukan dari variabel-variabel ekonomi an sich. Variabel politik turut menjadi determinan meskipun sulit untuk mengkuantitatifkannnya yang kemudian melahirkan cabang ilmu ekonomi politik. Salah satu kajian yang menarik untuk mengetahui performa dari sebuah kondisi politik dalam ilmu ekonomi adalah dengan pendekatan principal agent theory. Masalah ekonomi muncul ketika informasi yang ada terlalu sering berubah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketidaksempurnaan informasi (asymmetric information). Sistem Pemilu membuka peluang adanya masalah principal agent tersebut.
Demokrasi dan pemilu memang bukan penentu ekonomi suatu negara, tapi kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu demokrasi. Ketika performa dari perekonomian lesu, masyarakat semakin menuntut kepada pemerintah untuk perbaikan ekonomi. Apabila penghasilan per kapita rendah maka makin banyak masyarakat yg akan menuntut kepada pemerintah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah meningkat.
Penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. di mana data tersebut digunakan sebagai landasan dan premis-premis yang dibangun dalam menjawab kesimpulan dan saran. Data didapatkan dari berbagai macam sumber, seperti buku, jurnal, majalah, artikel yang didapatkan baik melalui media perpustakaan maupun internet. Setelah data yang didapatkan dirasa cukup, selanjutnya penulis melakukan seleksi sumber-sumber yang relevan dengan tema yang diangkat.
Sebaliknya jika ditanyakan dampak pemilu pada perekonomian maka Pemilu 2009 bisa dijadikan sebagai contoh yang menarik karena dilakukan di saat krisis. Ada beberapa dampak langsung pemilu terhadap pembangunan ekonomi antara lain: Pertama, kegiatan Pemilu 2009 akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,08%, sehingga proyeksi pertumbuhan tahun 2009 sebesar 4-5% tidaklah susah diraih. Kedua, pengeluaran pemilu sebesar Rp30 triliun akan membangkitkan dampak tidak langsung dalam perekonomian sebesar Rp28 triliun. Jadi total dampak langsung dan tidak langsung Pemilu 2009 adalah Rp 58 triliun.
Dampak tidak langsung dihasilkan oleh multiplier effect kegiatan kampanye yang menggairahkan aktivitas ekonomi. Kegiatan percetakan kertas suara, spanduk, pamflet, dan bendera tidak hanya akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor-sektor tersebut, tetapi juga meningkatkan aktivitas di sektor-sektor lain yang berkaitan (backward and forward linkage). Ketiga, sektor-sektor yang akan mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor telekomunikasi (7,7%), transportasi (5%), sektor industri percetakan atau kertas (9,4%), sektor industri pakaian jadi (3,4%), serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (2%).
Pertumbuhan yang lumayan tinggi di sektor industri pakaian jadi, percetakan atau kertas, dan sektor perdagangan-hotel-restoran diharapkan mampu menahan laju penurunan aktivitas sektor-sektor tersebut sebagai akibat krisis global. Keempat, dampak Pasca Pemilu 2009 terhadap perekonomian di Indonesia sangat bergantung pada alokasi dana kampanye. Kampanye melalui iklan televisi dan koran memiliki multiplier effect yang rendah terhadap perekonomian. Selain itu, manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh pengusaha-pengusaha media. Sedangkan model kampanye langsung turun ke bawah, seperti membagi-bagikan sembako, kaus, dan pengobatan gratis, menghasilkan multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian.
Pertama, jika dilihat dari komposisi berdasarkan quick count tidak ada suara yang cukup kuat di parlemen atau dengan kata lain dominan. Kondisi tersebut implikasinya terjadi pada penentuan kebijakan pada level legislatif. Dan patut diingat adalah bahwa kemajemukan suara juga terjadi tidak pada DPR Pusat saja melainkan pada DPR daerah. Hal ini bisa menimbulkan konflik politik yang panjang jika tidak ditata kelola dengan rapih dan baik. Ada kekhawatiran bahwa proses politik yang berkepanjangan juga akan menghambat pembangunan ekonomi terkait dengan peraturan dan peraturan yang berkenaan dengan ekonomi, misalnya seretnya UU tentang perbankan syariah yang terus menggantung di masa periode 2004-2009.
Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sudah menurun dari pemilu ke pemilu. Salah satu alasannya adalah partai sudah tidak mencerminkan pendapat dari konstituen. Voters sebagai principal, tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan partai ataupun caleg yang berlaku sebagai agent. Salah satunya adalah pada maslah koalisi di parlemen. Koalisi sebagai salah satu strategi penguasaan parlemen mulai tidak melihat platform. Koalisi yang terbentuk dari beberapa partai di pusat pra pemilihan presiden juga sangat dinamis. Saat ini Partai sudah menomorduakan konstituen dalam pemilihan koalisis. Keputusan tersebut bisa berbahaya karena bisa jadi partai tidak sesuai keinginan pemilihnya maka pada pemilu ke depan akan bisa berpindah ke partai atau lebih lanjut lagi menjadi golput. Jika semua masyarakat golput maka legitimasi pemilu sebagai bentuk demokrasi akan melemah.
Ketiga, social cost yang besar pada pemilu kali ini juga memberikan implikasi pada keberlanjutan demokrasi. Dari sisi SDM, contohnya terlihat dari Caleg yang stress karena gagal, bisa dianalisis bahwa bangsa Indonesia sendiri belum siap menghadapi sistem pemilu yang dengan jelas menyatakan siapa yang ”menang” dan siapa yang ”kalah” dalam demokrasi. Masalah muncul ketika yang tidak siap kalah akan menuntut legitimasi pemilu. Apalagi kasus yang terjadi pada tahun 2009 ini perhitungan sangat lama, tidak akurat dan rawan konflik. Akibatnya adalah kelelahan masyarakat dalam berdemokrasi yang nantinya berefek pada keberlangsungan demokrasi ke depan.
Usaha pencapaian pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyat tidak dapat dilepaskan dari penciptaan sistem pemilu yang demokratis dan memiliki legitimasi kuat. Pelaksanaan pemilu 2009 telah memberikan kita banyak pelajaran. Bahwa sistem pemilu Indonesia harus segera dibenahi dan diperbaiki agar demokrasi tidak terancam masa depannya. Langkah pokok perbaikan sistem pemilu dilakukan dengan perbaikan kelembagaan dan sistem-sistem pendukungnya. Pemilu yang baik akan mendorong pembangunan ekonomi melalui penciptaan pemerintahan yang baik
Pelaksanaan pemilu yang baik sesuai dengan kelembagaan akan mengurangi berbagai ketidakpastian. Dalam kerangka kelembagaan, berkurangnya ketidakpastian akan mengurangi biaya transaksi yang diciptakan. Dalam konsep pemerintahan, berbagai penyalahgunaan termasuk dalam biaya transaksi. Biaya transaksi yang kecil akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, profitabilitas, dan kelanjutan dalam pemerintahan yang dibangun.
Akhirnya, penulis dapat sedikit memberikan rekomendasi untuk perbaikan pemilu yang akan datang hingga demokrasi pun menemukan arah yang tepat. Arah yang mampu membawa pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat. Pembenahan kelembagaan secara khusus aturan main, lembaga pelaksana pemilu (KPU) yang memiliki kapabilitas, dan tentu saja dua hal yang terpenting, memperbaiki moral dan menentukan arah demokrasi.
Kata kunci: Pemilu, demokrasi, dampak ekonomi, kelembagaan
:: Wah panjanggg ya -dan nggak jelas tentunya- 
Masih ingatkah kalian akan kebingungan dan ide yang di persimpangan jalan? hehe. Sepertinya kita harus mulai belajar merumuskan ide dari sana setelah menjadi finalis Kompetisi Karya Tulis Ilmiah yang diadakan oleh IMEPI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada oktober 2009 ini . Nulis lagi nyok ^^V ::
tigaputra and 
syarifuddin othman are discussing. 
irniaryani 12:13 pm on October 12, 2011 Permalink |
hahah very nice and entertaining posting pug!!! next,,ditunggu foto rumah ayu ting ting :p
wiwien apriliani
tigaputra 12:19 pm on October 12, 2011 Permalink |
hooo, pakek akun temen yho wien. omahe ayu ting-ting saja aku nggak paham dimana
-mengko alamat palsu meneh 
-